Download Aplikasi Promadel Spm Desa Versi Terbaru
Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, hambatan dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Gubernur memberikan laporan SPM kawasan provinsi dan rekapitulasi penerapan SPM kawasan kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Bupati/Wali Kota memberikan laporan SPM kawasan kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Format laporan Penerapan SPM kawasan provinsi dan kawasan kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pemda memberikan laporan Penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tahun anggaran berakhir. Laporan Pemda merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan training secara umum dan menteri teknis yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar melaksanakan training secara teknis terhadap Penerapan SPM kawasan provinsi. Menteri melalui Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap Penerapan SPM kawasan provinsi. Gubernur melaksanakan training dan pengawasan Penerapan SPM kawasan kabupaten/kota. Bupati/Wali Kota melaksanakan training dan pengawasan penerapan SPM kawasan kabupaten/kota.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai training dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Download File
Download Aplikasi PROMADEL SPM Desa Versi Terbaru, ( DALAM PROSES )